Kapolres Kerinci yang Baru Diharapkan Mampu Bongkar Isu Suap Kasus PPPK

KERINCI, JAMBI - Isu kecurangan dalam proses kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berhembus kencang. Bahkan telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat adanya transaksional saat rekrutmen sebagai tenaga pendidik tersebut.

Potensi dan indikasi adanya permainan di bawah meja itu kian menguat karena adanya kejanggalan - kejanggalan yang terjadi.

Baca juga: Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Anak Bawah Umur di Jambi

Parahnyanya lagi, beredar informasi peserta tes dimintai uang yang nilainya sungguh fantastis berkisar antara Rp.40 juta hingga Rp.80 juta. Bahkan baru - baru ini Saiful Roswandi, Kepala Ombudsman Provinsi Jambi, menegaskan bahwa tindakan curang yang dilakukan oknum di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan harus dihadapi dengan tindakan hukum.

"Kita mengecam tindakan pengutipan uang kepada peserta tes PPPK dan menyayangkan bahwa misi pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK tercemar oleh perilaku buruk pejabat di daerah, " tegas mantan wartawan tersebut.

Baca juga: Disaksikan Wakapolda Jambi, Konflik SAD di Air Hitam Berakhir Damai

Senada dengan penggiat anti korupsi Kerinci dan Sungai Penuh, Syafri menyayangkan akan kabar miring tersebut. Bahkan ia meminta secara tegas kepada penegak hukum untuk mendalami isu - isu yang sudah menjadi rahasia umum di tengah masayarakat itu.

"Ia, kita meminta kepada penegak hukum agar mendalami akan adanya dugaan praktek suap dalam perekrutan PPPK, siapa pun orangnya harus tanpa pandang bulu, " ungkap syafri kepada awak media.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Sebab, kata Syafri lagi, jika isu dan dugaan suap benar terjadi, tentu merugikan peserta didik dan para peserta tes PPPK yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer.

"Peserta didik dirugikan dikarenakan sebagian yang lulus dengan cara tidak benar akan berdampak pada mutu pendidikan. Selain itu juga merugikan hononer yang sudah belasan tahun mengabdi dan sudah punya pengalaman dalam mengajar, " ungkap Syafri menambahkan.

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke

Harapan publik sedikit lega, setelah  Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres Kerinci yang baru AKBP Muhammad Mujib yang menggantikan AKBP Patria Yudha

"Ini menjadi tantangan tersendiri buat pak Kapolres yang baru saja dilantik, " pungkas Syafri. (Sony)

Baca juga: Tony Rosyid: Erick Tohir Melakukan Pencitraan, Emang Salah?